Widget Iklan Affiliate (6 Produk)
Ekonomi Bisnis

KPPN Wonosari Gelar Forum Konsultasi Publik 2026 dan Perkuat Akses Pembiayaan UMKM

nuun.std
×

KPPN Wonosari Gelar Forum Konsultasi Publik 2026 dan Perkuat Akses Pembiayaan UMKM

Sebarkan artikel ini
KPPN Wonosari Gelar Forum Konsultasi Publik 2026 dan Perkuat Akses Pembiayaan UMKM
Dokumentasi Pemkab Gunungkidul

GUNUNGKIDUL, KIDUL.ID — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 mengusung tema “Peran KPPN Wonosari dalam Mengawal Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul” pada Kamis (27/8/2026). Agenda ini menjadi penegas transformasi peran KPPN yang kini tak lagi sebatas penyalur dana (treasury), melainkan bertindak sebagai penasihat keuangan (financial advisor).

Kepala KPPN Wonosari, Ana Sariasih, memaparkan bahwa posisi financial advisor dijalankan melalui tiga tingkatan utama:

Widget Iklan Affiliate (4 Produk)
  • Advisor Pemerintah Pusat: Memastikan akselerasi penyaluran anggaran untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat dan UMKM.
  • Advisor Pemerintah Daerah: Mendorong percepatan pencairan dana transfer daerah agar dampak pembangunan langsung dirasakan warga.
  • Special Mission Advisor: Menjangkau sektor UMKM secara langsung dengan mempermudah akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Pemberdayaan Digital dan Evaluasi Dampak Pembiayaan

Selain memfasilitasi permodalan, KPPN Wonosari rutin membekali pelaku usaha lokal melalui program pelatihan peningkatan kapasitas, salah satunya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk pembuatan materi promosi berupa poster dan video. KPPN Wonosari juga menyediakan fasilitas “Pojok Handayani” sebagai ruang promosi produk sekaligus sarana edukasi manajemen keuangan, promosi digital, dan fotografi bagi UMKM.

Guna memastikan efektivitas penyaluran KUR dan UMi, KPPN Wonosari bersinergi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menggelar survei lapangan. Evaluasi mencakup dua aspek, yakni survei ketepatan sasaran penerima serta survei manfaat keekonomian yang mengukur peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja.

Ana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga bersama Pemkab Gunungkidul untuk menjembatani kesenjangan antara pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan, sehingga UMKM lokal dapat tumbuh secara berkelanjutan.


Catatan Redaksi: Pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan tulisan dapat mengirimkan sanggahan atau koreksi (sesuai Pasal 1 ayat 11 & 12 UU Pers No. 40/1999) melalui email: [email protected].

Text Ads Widget