KIDUL.ID – GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan melalui percepatan ekosistem digital. Dalam gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 di Ballroom Hotel Santika, Kapanewon Playen, Rabu (22/7/2026), Pemkab meluncurkan aplikasi pelayanan pajak terbaru bertajuk Senapati serta memaparkan lonjakan signifikan transaksi non-tunai daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa Senapati (Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi) dihadirkan untuk mempermudah wajib pajak lewat fitur e-SPT tanpa perlu mencetak dokumen fisik. Aplikasi yang filosofinya terinspirasi dari ketangguhan panglima perang ini terintegrasi secara real-time dengan sistem core banking Bank BPD DIY, sehingga setiap alur penerimaan PAD tercatat otomatis dan transparan.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengumumkan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETP) Gunungkidul kini menembus angka 97% dan masuk dalam kategori daerah Digital. Per 21 Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp214,9 miliar atau 59,62% dari target tahunan.
Uji Coba Retribusi Pantai Baron Naikkan Pendapatan 159%
Keberhasilan konkret digitalisasi terlihat jelas pada sektor pariwisata. Penerapan pembayaran retribusi non-tunai secara penuh di Pos Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Utama Pantai Baron berhasil mendongkrak rasio transaksi non-tunai dari 10,60% menjadi 35,81%. Kebijakan ini berdampak langsung pada lonjakan pendapatan retribusi hingga 159% di lokasi tersebut. Pemkab merencanakan mereplikasi skema ini ke 4 hingga 5 titik TPR pantai lainnya demi mendukung konsep smart tourism.
Dari sisi belanja daerah, penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga mengalami tren positif. Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ari Ani, bersama Bupati Endah mencatat peningkatan unit pengguna KKI yang signifikan, naik dari 1 SKPD pada 2025 menjadi 17 dari total 27 perangkat daerah hingga pertengahan Juli 2026. Skema KKI ditujukan untuk menciptakan rekam jejak belanja yang presisi, efisien, serta transparan.
Apresiasi Bank Indonesia dan Tantangan Infrastruktur
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, memberikan apresiasi atas capaian IETP Gunungkidul sembari mendorong optimalisasi penggunaan QRIS interkoneksi bagi wisatawan mancanegara dari enam negara mitra (Singapura, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, dan Filipina).
Menjawab kendala blank spot internet serta tingkat literasi digital warga yang bervariasi, Bupati Endah menegaskan telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah DIY untuk percepatan pemerataan jaringan telekomunikasi.
“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati Endah.
