KIDUL.ID – GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kalurahan Purwodadi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah Terpadu di Balai Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Senin (3/8/2026). Agenda ini digelar sebagai langkah strategis mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Agenda jemput bola tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kalurahan Purwodadi, perwakilan Panewu Tepus, Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul, Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, koordinator pemungut PBB-P2, serta seluruh Dukuh se-Kalurahan Purwodadi.
Guna memastikan efektivitas penagihan, BKAD menginstruksikan para koordinator pemungut pajak di tiap padukuhan untuk menyiapkan data mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pemetaan kendala wajib pajak di lapangan.
Dalam sambutannya, Carik Purwodadi bersama perwakilan Kapanewon Tepus dan Kepala BKAD Gunungkidul menegaskan bahwa sinergi lintas lini—mulai dari pemerintah daerah, kalurahan, hingga masyarakat—adalah kunci utama dalam mendorong kepatuhan pajak sebagai modal pembangunan kawasan.
Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang hadir turut memberikan edukasi mengenai pentingnya kesadaran perpajakan serta memotivasi para dukuh dan petugas pemungut agar mengedepankan pelayanan yang ramah dan solutif.
Usai sesi pengarahan, BKAD secara langsung membuka loket layanan penagihan dan konsultasi pajak di lokasi. Layanan ini dimanfaatkan warga dan petugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi PBB-P2 secara cepat dan transparan.
Melalui integrasi layanan bersama DPRD dan BKAD ini, Pemerintah Kalurahan Purwodadi optimistis target realisasi PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai maksimal demi mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir Tepus.
