KIDUL.ID — Kabupaten Gunungkidul disiapkan menjadi salah satu daerah pengembangan industri bioetanol dalam program percepatan kemandirian energi nasional. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (21/9/2026) pagi.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih hadir dalam rapat yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut. Dalam pertemuan itu, Gunungkidul menjadi salah satu dari 44 kabupaten/kota yang diundang untuk mendukung pengembangan bahan bakar nabati berbasis komoditas pertanian.
Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah penandatanganan kesepakatan penyiapan penambahan luas lahan untuk pengembangan jagung dan ubi kayu atau singkong sebagai bahan baku bioetanol.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Gunungkidul direncanakan menjadi lokasi pembangunan empat pabrik pengolahan bioetanol. Dua pabrik akan menggunakan jagung sebagai bahan baku, sedangkan dua lainnya berbasis ubi kayu.
Komoditas tebu tidak masuk dalam alokasi Gunungkidul karena keterbatasan luas lahan tebu di wilayah tersebut.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pengembangan bioetanol di daerahnya merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi komoditas pertanian masyarakat.
“Program ini adalah kemandirian energi yang bersumber dari jagung dan ubi kayu. Untuk Gunungkidul, sesuai data dari Pak Mentan yang sudah kami tandatangani, akan didirikan masing-masing dua pabrik bioetanol dari jagung dan ubi kayu,” ujar Endah.
Menurut Endah, pembangunan tersebut akan direalisasikan melalui kerja sama antara BUMN dan pemerintah, dengan dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lahan.
“Ini akan segera direalisasikan melalui kerja sama BUMN dengan pemerintah serta dukungan tanah dari pemerintah daerah,” lanjutnya.
Endah berharap seluruh tahapan persiapan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pengembangan bioetanol di Gunungkidul dapat memberikan manfaat bagi ketahanan pangan, kemandirian energi, sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kemandirian energi yang dirancangkan di pagi hari ini segera bisa direalisasikan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Pemerintah Kejar Pengembangan Bioetanol E20
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan bioetanol sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional.
“Pangan selesai, sudah delapan komoditas kita swasembada, bahkan ekspor. Biodiesel selesai, tidak impor. Sekarang kita masuk ke bioetanol E20,” tegas Mentan Amran.
Amran menjelaskan bahwa pengembangan bioetanol akan disesuaikan dengan kondisi agroklimat, keunggulan komparatif, serta budaya masing-masing daerah. Kementerian Pertanian juga mengonsolidasikan pemerintah daerah untuk memetakan potensi lahan dan komoditas yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok bioetanol.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan bioetanol untuk mendukung implementasi E20 hingga 2029 mencapai sekitar 5,53 juta kiloliter. Karena itu, pembangunan industri pengolahan bioetanol didorong di berbagai daerah dengan melibatkan petani dalam ekosistem pengembangan bahan baku.
Kementan menyebut pengembangan bioetanol tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi komoditas pertanian dan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk menopang industri bioetanol berbasis tebu, ubi kayu, dan jagung.
Rapat Dimulai Pukul 06.00 WIB
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui konferensi video. Dalam kesempatan itu, Prasetyo memberikan apresiasi terhadap ritme kerja Kementerian Pertanian serta komitmen para kepala daerah yang hadir.
Terkait waktu pelaksanaan rapat yang dimulai pukul 06.00 WIB, Mentan Amran menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah bergerak cepat dalam menjalankan agenda strategis nasional.
“Kami minta maaf karena mengundang rapat pagi-pagi. Kementan terbiasa rapat dari dini hari, bahkan tidak ada tanggal merah demi memastikan agenda strategis berjalan cepat,” ungkapnya.
Prasetyo Hadi bahkan menyebut pertemuan pukul 06.00 WIB tersebut sebagai salah satu rapat paling pagi yang pernah diikutinya selama dua tahun menjabat. Pernyataan tersebut juga tercantum dalam laporan resmi Kementerian Pertanian mengenai rapat pengembangan bioetanol tersebut.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi antara perangkat daerah terkait dengan Kementerian Pertanian. Tahapan tersebut mencakup penyiapan lahan, pengembangan komoditas bahan baku, serta persiapan pembangunan empat pabrik bioetanol yang direncanakan di Gunungkidul.
